MUI Haramkan Membeli Produk-Produk Pro-Israel, Ini Daftarnya
Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa menyampaikan keterangan perse terkait Fatwa MUI yang mengharamkan membeli Produk-Produk Israel, di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
MUI Haramkan Membeli Produk-Produk Pro-Israel, Ini Daftarnya
Sahabat Rumah Berkah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini resmi mengeluarkan fatwa bahwa haram membeli produk-produk pro-Israel. Fatwa itu tertuang dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Tentang tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh menegaskan haram hukumnya mendukung agresi Israel ke Palestina termasuk pihak pendukungnya, seperti membeli produk Israel.
"Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," tegas Niam dalam keterangan pers-nya di Kantor MUI, Jumat (10/11/2023).
Adapun daftar produk Israel yang beredar di Indonesia dan produk-produk yang Pro-Israel itu, beberapa di antaranya telah menjadi keseharian kita. Berikut ini sejumlah produk Israel dan produk yang Pro-Israel.
Perusahaan minuman ini secara aktif terlibat dalam kebijakan Israel. Sebelumnya juga pernah ramai dibahas tentang produk bersoda ini.
2. Hewlett Packard (HP)
Perusahaan teknologi ini diklaim membantu menjalankan sistem identitas biometric yang digunakan oleh Israel untuk membatasi pergerakan warga Palestina. Hal ini telah menuai kritik luas karena dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Produk ini antara lain berupa laptop, komputer, smartphone, dan lainnya.
3. AXA
Perusahaan asuransi ini diduga membiayai pencurian tanah dan sumber daya alam Palestina. Peran perusahaan dalam konflik ini menjadi sorotan utama.
4. Puma
Perusahaan olahraga ini mensponsori asosiasi sepak bola di Israel, yang mencakup tim-tim di permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Ini dianggap sebagai bentuk normalisasi hubungan dengan entitas yang melanggar hukum internasional.
